Indonesia dengan system parlementer

Negara Indonesia pernah menyelenggarakan pemerintahan dengan system parlementer.  Hal itu terjadi  pada saat berlakunya UUD RIS  (1949-1950)  dan saat berlakunya UUDS 1950 ( 1950-1959)  . Selama  berlakunya system pemeritahan parlementer diindonesia  terdapat banyak dampak positif dan Negatif   bagi penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia.    Menurut Herbrth  Feith, hal hal positif yang terdapat  pada dalam pelaksanaan Sistem parlementer diindonesia  adalah sebagai Berikut:

1. Pemerintahan Berhasil Melaksanakan Program Programnya

         Contoh Program yang berhasil dilaksanakan adalah  program pendidikan ,peningkatan   Produksi, pengendalian inflasi,dan peningkatan Ekspor.

2. Kabinet dan ABRI berhasil meredam berbagai pemberontakan

           Pemberontakan yang Muncul  pada saat pemerintahan Imdonesia menyelenggarakan  Sistem parlementer adalah  DI?TI , RMS, PRRI, dan APRA

3. Badan  badan peradilan memiliki kebebasan dalam menyelenggarakan fungsinya

          Kebebasan itu  juga dinikmati  jika badan badan peradilan mengadili  para menteri, pemimpin Militer dan pemimpin partai

4. Pemerintah berhasil menyelenggrakan  Konferensi Asia-Afrika

         Kabinet Ali Sastroamidjojo II Berhasil Menyelenggrakan  KAA Pada tahun 1955   .  Inonesia juga Berhasil mendapat dukungan dari Negara peserta konferensi dalam perjuangannya merebut Irian Barat Kembali.

          Hal hal negative selama pelaksanaan system parlemrnter   menurut Herbrt Feith dibawah ini

1. Kabinet memeruntah dalam waktu singkat

       Hal itu menyebabkan kebijakan pemerintah jangka panjang tidak berlangsung dengan baik dan pemerintahan berjalan tidak seimbang

2. Terjadi Hubngan Tidak serasi dalam tubuh angkatan bersenjata

         Terjadinya peristiwa  17 Oktober 1952  menyebaabkan sikap   anggota ABRI> Sebagian mendukung Kabinet Wilipo dan sebagian lagi mendukung Presiden Soekarno.     Hal itu mengancam persatuan dan kesatuan nasional

3. Kebijakan para menteri yang cenderung menguntungkan partainya

         Kebijakan para menteri itu merugikan Partai yang lain dan juga  perekonomian nasional.

4. Munculnya berbagai macam Pemerontakan

        Akibat masalah perimbangan keuangan  muncul ketidakpercayaan  daerah terhadap pemerintaha  pusat.  Hal itu menyebakan munculnya pemberontakan PRRI dan  Permesta

Sumber:  Perndidikan Kewarganegaaan XII, Intan Pariwara